TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengakui bahwa perjuangan mewujudkan pemerataan energi masih berlanjut. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara mencatat masih ada 115 desa di Bumi Benuanta yang hingga saat ini belum teraliri listrik.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara, mengungkapkan data terbaru ini kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
“Data kita itu baru 81,95 persen desa di Kaltara yang sudah berlistrik. Masih ada 115 desa atau 18,05 persen lagi yang belum berlistrik,” ujar Yosua.
Namun, Yosua menambahkan bahwa terdapat kemajuan signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, angka desa berlistrik di Kaltara yang merupakan provinsi ke-34 Indonesia ini baru mencapai 68,88 persen. Hal ini menunjukkan adanya percepatan layanan dalam empat tahun terakhir.
Yosua Batara menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini.
“Target kita layanan listrik 100 persen di Kaltara itu di tahun 2030,” tuturnya.
Untuk mencapai target ambisius dalam lima tahun ke depan, Pemprov Kaltara akan mengadopsi pola kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas ESDM Kaltara sendiri telah aktif melakukan roadshow ke Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero).
Pola penyediaan listrik sangat bergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan anggaran:
-
PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro): Pembangunan jenis pembangkit ini membutuhkan biaya yang besar.
-
Perluasan Jaringan: Biaya tidak terlalu besar karena hanya fokus pada pembangunan jaringan dari titik eksisting.
Yosua menjelaskan bahwa dari 115 desa yang belum berlistrik, ada beberapa yang memerlukan pembangunan jaringan khusus untuk menyeberangi sungai, seperti yang dihadapi di daerah Sembakung, Nunukan.
“Jadi dia dibuat seperti SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), tapi jaringannya hanya tegangan menengah,” pungkasnya, menandakan kompleksitas infrastruktur yang harus dibangun di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara.