TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemerataan listrik hingga ke wilayah pelosok. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara menfokuskan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa untuk mengejar target akses energi menyeluruh pada tahun 2030.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara, Abdul Muis, menyampaikan bahwa komitmen menghadirkan listrik bagi masyarakat pedesaan tetap menjadi prioritas utama, meski ada penyesuaian target akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Program BPBL tahun 2025 ini bersumber dari kolaborasi APBN dan APBD Provinsi. Awalnya kami mengusulkan sekitar 2.500 sambungan ke pemerintah pusat, dan sebagian besar sudah terealisasi melalui PLN,” kata Abdul Muis.
Hingga akhir 2025, PLN telah menuntaskan sekitar 1.600 sambungan listrik di Kalimantan Utara, termasuk di wilayah Kabupaten Malinau. Sementara dari APBD Provinsi, pemerintah berhasil merealisasikan 292 sambungan tambahan setelah penyesuaian anggaran.
Sebaran sambungan listrik gratis ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Kaltara, dengan rincian. Kota Tarakan: 72 sambungan, Kabupaten Nunukan: 72 sambungan, Kabupaten Tana Tidung: 64 sambungan dan Kabupaten Bulungan: 62 sambungan.
Meski realisasi tahun ini belum sepenuhnya sesuai target awal, Dinas ESDM Kaltara memastikan program akan kembali dipacu pada 2026 dengan target lebih dari 1.000 sambungan baru.
Abdul Muis menekankan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar mengejar angka statistik. Akses energi menjadi kunci untuk membuka keterisolasian di berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat desa.
“Pemerataan listrik adalah bagian dari program berkelanjutan untuk membuka akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Pemprov Kaltara optimistis, perluasan jaringan listrik yang konsisten akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan negara.