TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui sinergi berbagai elemen. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, digelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024.
Kegiatan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas literasi, hingga masyarakat umum, sebagai bentuk komitmen bersama untuk memajukan literasi di semua lapisan masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltara, Suwarsana, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem literasi yang berkelanjutan.
“Meningkatkan literasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, masyarakat, dan komunitas literasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat kerjasama tersebut,” jelasnya pada pekan ini.
Dalam forum tersebut, sejumlah program unggulan dan strategi dikembangkan, termasuk penerapan mandiri Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai pusat baca, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelatihan keterampilan dan mendukung usaha mikro.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada peran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Kedua sarana ini dinilai sebagai ujung tombak penyebaran budaya literasi hingga tingkat akar rumput.
Melalui pemberdayaan perpustakaan desa, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengakses informasi, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan mereka.
Acara ini melibatkan sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan, serta perwakilan Kepala Desa dan Lurah.
Diskusi interaktif menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang memberikan wawasan mengenai optimalisasi peran perpustakaan desa dalam meningkatkan literasi masyarakat.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan yang kuat, tidak hanya untuk meningkatkan literasi, tetapi juga memperluas jaringan kerjasama antar-pemangku kepentingan. Dengan begitu, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan,” tambah Suwarsana. (adv)