BULUNGAN – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan penjelasan tegas terkait mekanisme penemuan dan pengelolaan sumber air tanah. Hal ini merespons munculnya isu temuan potensi sumber air baru di wilayah Bumi Benuanta.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah ESDM Kaltara, Trimulbar, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi resmi mengenai adanya sumber mata air baru yang terverifikasi di wilayah Kaltara.
Menurutnya, penentuan sebuah lokasi sebagai sumber mata air baru tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan wajib melalui prosedur ilmiah yang ketat.
“Menentukan sumber mata air baru itu harus melalui kajian geolistrik. Ini penting untuk mengetahui kualitas air serta titik lokasi air tanah secara akurat,” tegas Trimulbar di Bulungan.
Selain aspek teknis, ESDM Kaltara juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat pembagian peran yang spesifik dalam pengelolaan sumber daya air tanah.
-
Perizinan: Berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi dan Pusat.
-
Pendapatan (Pajak): Tetap menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten/Kota masing-masing.
“Koordinasi ini sangat penting karena meski izin ada di Provinsi, pajak air tanah tersebut tetap masuk ke kas daerah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Trimulbar menekankan bahwa setiap rencana eksplorasi air tanah harus bermuara pada upaya konservasi. Pasalnya, keberlanjutan pembangunan di suatu daerah sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan sumber daya air.
Tantangan ke depan bukan hanya soal pemanfaatan, tetapi bagaimana menjaga kualitas lingkungan di tengah masifnya pembangunan dan eksplorasi sumber daya alam.
“Pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kita harus memastikan eksplorasi dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan ketersediaan air tanah agar tidak rusak di masa depan,” pungkasnya.