TANJUNG SELOR – Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di 15 desa yang tersebar di Kabupaten Nunukan dan Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Tri Prayitno, S.T., mengatakan pembangunan PLTS menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas layanan listrik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Tri menjelaskan, sebanyak 15 desa yang menjadi sasaran program tersebut tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat desa-desa tersebut hingga kini belum menikmati layanan listrik dari PLN.
Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat di kawasan perbatasan dapat memperoleh akses listrik yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan perekonomian dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperluas akses listrik di Kalimantan Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan kondisi geografis dan tingginya biaya pembangunan jaringan listrik konvensional masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan elektrifikasi di wilayah perbatasan.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi program, Dinas ESDM Kaltara terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terisolasi.
Tahun ini pembangunan PLTS mulai dilaksanakan langsung oleh Kementerian ESDM, pembangunan PLTS direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2027.
Pembangunan PLTS terpusat tersebut didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah pembangunan selesai, pengoperasiannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara atau PT PLN (Persero).