TANJUNG SELOR – Penyelesaian izin usaha pertambangan (IUP) dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara (Kaltara). Dari 42 IUP yang tercatat, baru empat yang dinyatakan tuntas, sedangkan puluhan lainnya masih membutuhkan penyelesaian proses perizinan.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan dari 42 izin usaha pertambangan (IUP) yang tercatat, baru empat izin yang prosesnya telah tuntas dan final. Sementara itu, 37 izin lainnya masih dalam proses atau belum berjalan.
“Sebanyak 37 izin lainnya masih berada dalam status proses atau bahkan belum berjalan sama sekali,” ujar Ferdy.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan pengawasan dan penertiban, tetapi juga membantu pelaku usaha memahami tahapan serta persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.
Dinas ESDM Kaltara pun membentuk tim pendampingan khusus untuk membantu pemegang IUP yang mengalami kendala. Tim tersebut bertugas memberikan penjelasan, bimbingan, dan arahan mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan proses perizinan.
“Pemerintah telah membentuk tim pendampingan perizinan khusus untuk membantu memberikan penjelasan, bimbingan, dan arah penyelesaian kendala bagi para pemegang izin usaha. Kami ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan tertib dan sesuai aturan,” jelas Ferdy.
Ia menegaskan, pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kegiatan pertambangan yang tertib dan sesuai prinsip good mining practice atau kaidah pertambangan yang baik.
Pengawasan Distribusi BBM Diperkuat
Selain menata perizinan pertambangan, Dinas ESDM Kaltara juga mengawasi sektor hilir minyak dan gas bumi, khususnya distribusi BBM.
Ferdy mengatakan pengawasan bertujuan menjaga ketersediaan stok dan memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi potensi kelangkaan yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kita tetap menegaskan bahwa pengawasan difokuskan pada optimalisasi stok yang tersedia guna mengantisipasi potensi kelangkaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan dilakukan terutama pada titik distribusi, termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dalam pelaksanaannya, Dinas ESDM Kaltara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penyaluran BBM sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Pertambangan dan Energi Jadi Perhatian
Ferdy menjelaskan, penataan sektor pertambangan dan pengawasan distribusi energi perlu berjalan beriringan. Pemerintah ingin memberikan kepastian bagi pelaku usaha melalui penyelesaian perizinan, sekaligus memastikan distribusi energi tetap terjaga.
Menurutnya, tata kelola pertambangan yang baik dan pengawasan energi yang konsisten dapat mendukung perekonomian daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap stabilitas energi daerah tetap terjaga dan tata kelola investasi pertambangan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.