Lampu Terang Kaltara: 10 Lokasi Prioritas di Perbatasan Ditargetkan Teraliri Listrik Tahun 2025

oleh
oleh

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mempercepat penyediaan tenaga listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., menghadiri rapat penting bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI di Kuningan, Jakarta.

Rapat ini merupakan inisiatif proaktif dari Pemprov Kaltara untuk menindaklanjuti rencana penyediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas.

“Gubernur memerintahkan kepada kami untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM menyikapi rencana penyediaan tenaga listrik berdasarkan beberapa usulan lokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di daerah perbatasan dan pedalaman sesuai Surat Gubernur Kalimantan Utara dan rapat dengan PT. PLN yang semula 21 lokasi menjadi 10 lokasi di tahun 2025,” ujar Yosua Batara Payangan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan kepastian bahwa sejumlah lokasi yang belum dapat terealisasi pada tahun 2025 akan dialokasikan dan dilaksanakan pada tahun 2026.

Rapat ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai target pemerataan akses listrik di wilayah terdepan dan terpencil.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan penting dari berbagai pihak, yaitu:

  • Dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan:

    • Ir. Ainul Wafa, M.Si. (Mewakili Plt. Dirjend. Ketenagalistrikan)

    • Eri Nurcahyanto, S.T., M.T. (Plt. Direktur Pembinaan Kelistrikan Strategis)

    • Nur Hidayanto, S.T., M.T. (Koordinator Percepatan Infrastruktur Listrik Desa)

  • Dari PT. PLN (Hadir Daring):

    • Muchamad Chaliq Fadli (GM. PLN Kaltimra)

    • Mohammad Govinda Lingga Primanda (Manajer PLN UP2K Benua Etam)

    • Yanuar (Manajer PLN UP2K Kaltara)

Upaya ini diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltara, khususnya yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman, sejalan dengan program pembangunan nasional untuk mewujudkan energi berkeadilan.