TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan transisi energi bersih melalui program dedieselisasi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan. Abdul Muis mengatakan program dedieselisasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Saat ini pemerintah memiliki program dedieselisasi, yaitu secara bertahap menghentikan penggunaan pembangkit diesel berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan,” kata Abdul Muis.
Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur, teknologi serta anggaran yang memadai agar transisi energi dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Tidak bisa sekaligus karena memerlukan investasi yang besar.
Menurut Abdul Muis, Kaltara memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya hingga tenaga air.
“Potensi EBT kita sangat besar. Persoalannya bukan pada sumber energinya, tetapi bagaimana menyiapkan pembiayaan dan pembangunan infrastrukturnya,” jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Dinas ESDM Kaltara telah memetakan desa-desa isolated atau wilayah yang belum terjangkau sistem kelistrikan secara optimal. Pemetaan ini menjadi dasar pengajuan usulan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan dukungan pembangunan pembangkit energi terbarukan.
“Kami sudah melakukan pemetaan desa-desa yang masih bergantung pada pembangkit diesel maupun yang belum menikmati layanan listrik secara maksimal. Data ini menjadi dasar usulan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Abdul Muis menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah program pengembangan pembangkit EBT di berbagai daerah, termasuk Kaltara.
Pemprov Kaltara optimistis pengembangan energi terbarukan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus menciptakan sistem kelistrikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.