TANJUNG SELOR – Program “Kaltara Terang” besutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga triwulan III tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara mencatat rasio elektrifikasi telah menembus angka 96,34 persen.
Capaian ini melampaui rata-rata nasional dan membuktikan bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Bumi Benuanta telah menikmati aliran listrik.
Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara, Abdul Muis, mengungkapkan bahwa angka tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan energi bagi masyarakat.
“Data triwulan III tahun 2025 menunjukkan posisi kita di angka 96,34 persen. Ini adalah bukti keberhasilan program Kaltara Terang dalam memastikan listrik tersedia di wilayah kita,” ujar Muis.
Selain rasio elektrifikasi secara umum, Dinas ESDM juga menyoroti rasio desa berlistrik yang kini berada di angka 85,48 persen. Muis menjelaskan bahwa persentase ini khusus menghitung desa-desa yang sudah terkoneksi dengan jaringan PT PLN.
“Angka 85,48 persen itu adalah desa yang tersambung PLN. Untuk listrik mandiri atau bantuan PLTS pusat yang belum terkoneksi PLN, kami memasukkannya dalam hitungan rasio elektrifikasi secara umum,” jelasnya.
Meski capaian sudah tinggi, Muis mengakui tantangan berat masih membayangi pemerataan listrik di wilayah pelosok. Faktor topografi yang ekstrem dan sebaran pemukiman yang kecil—hanya berkisar 20 hingga 30 rumah per desa—menjadi kendala utama perluasan jaringan.
Namun, kendala tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemprov Kaltara. Muis memastikan target rasio desa berlistrik akan terus meningkat pada tahun 2026 mendatang melalui berbagai terobosan anggaran.
“Kami mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi dan secara aktif mengajukan bantuan ke pusat, seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) serta program Listrik Desa,” tegas Muis.
Langkah percepatan ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltara untuk mewujudkan pemerataan energi dan memastikan seluruh desa mendapatkan akses penerangan yang layak.
“Target kami jelas, tahun 2026 persentase ini harus naik lagi. Kami ingin semua warga Kaltara, hingga ke pelosok, merasakan kemerdekaan energi,” pungkasnya.