TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayahnya. Mengingat kondisi geografis yang menantang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara kini mengandalkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi paling ideal.
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Kaltara, Azis, menjelaskan bahwa posisi Kaltara yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan besar. Paparan sinar matahari yang stabil sepanjang tahun menjadikan teknologi surya jauh lebih efektif dan fleksibel ketimbang sumber energi lainnya.
“Kami terus menerima proposal dari desa-desa yang mendesak permohonan penerangan. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat akan kehadiran listrik,” ujar Azis di Tanjung Selor, Selasa (9/12/2025).
Hingga saat ini, Pemprov Kaltara mencatat lebih dari lima desa telah mengirimkan usulan resmi untuk pengadaan infrastruktur listrik, di antaranya:
-
Desa Tagul
-
Desa Linsayung
-
Desa Buong Baru (Kabupaten Tana Tidung)
-
Desa Tanjung Buka SP 6 (Kabupaten Bulungan)
Azis menyebutkan, meskipun desa-desa tersebut belum menyertakan detail desain teknis, poin utama usulan mereka adalah permintaan akses listrik bagi warga yang selama ini belum terjangkau jaringan PLN.
Terkait potensi lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mikro di Kabupaten Malinau, Azis mengakui adanya kendala teknis yang cukup berat. Menurutnya, pembangunan mikrohidro sangat bergantung pada jarak antara titik potensi air dengan pemukiman warga.
“PLTS lebih unggul secara teknis karena perangkatnya bisa kita tempatkan di mana saja. Berbeda dengan mikrohidro yang sumber airnya harus dekat dengan desa. Hal inilah yang membuat PLTS menjadi prioritas utama kami,” terangnya.
Data Dinas ESDM menunjukkan sekitar 105 desa di Kaltara hingga kini masih belum menikmati aliran listrik. Mengingat biaya pembangunan infrastruktur energi sangat besar, Pemprov Kaltara aktif melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan sokongan dana.
“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menentukan kelayakan lahan dan akses medan. Secara paralel, kami terus mengajukan bantuan ke pusat, baik melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), agar impian warga desa menikmati listrik segera terwujud,” pungkas Azis.