NUNUKAN – Keluhan pembudidaya dan petani rumput laut Nunukan dan Sebatik, yang mengaku tanamannya selalu menjadi sasaran pencuri, hingga pondasinya terbongkar, menjadi sorotan tajam DPRD Nunukan.
Anggota DRPD Nunukan, Andre Pratama, mengaku heran dengan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara.
Selaku OPD pengampu, DKP Kaltara, justru tidak terdengar kinerjanya. Padahal, kata Andre, dari data yang diperoleh DPRD Nunukan, DKP Kaltara, memiliki anggaran BBM sekitar Rp. 1,5 miliar untuk patroli pengawasan di 5 Kabupaten/Kota se- Kaltara.
‘’Kepala DKP Kaltara tidak ada kena kenanya dua tahun belakangan. Kemana itu anggaran BBM Rp. 1,5 miliar. Coba DKP Nunukan bersurat langsung ke Gubernur supaya menjadi teguran. Kami DPRD juga akan mempertanyakan ini ke Pak Gubernur atas dasar surat itu nanti,’’ kata Andre, Senin (15/7/2024) dalam hering bersama pendemo.
Ia menambahkan, munculnya kebijakan Presiden Jokowi untuk hilirisasi rumput laut, dan larangan ekspor mentah, menyebabkan turunnya harga rumput laut.
Kendati demikian, Kementrian Perdagangan RI telah meminta seluruh Dinas Perdagangan yang memiliki sentra rumput laut, untuk menyurat agar tidak terkena dampak hilirisasi dan larangan eskpor rumput laut mentah, sembari memastikan kepemilikan sejumlah pabrik karagenan.
‘’Nunukan punya alasan untuk menuangkannya dalam surat yang diminta Kemendagri. Rumput laut Cottony dunia, disebut 60 persen berasal dari Nunukan,’’ jelas Andre.
Andre juga meminta Pemda Nunukan memastikan para pengusaha lokal menjadi prioritas.
Jika ada pengusaha luar Pulau yang masuk, harus dipastikan kepemilikan SIUP pengelolaan dan pemasaran.
Alasannya, pengusaha luar Nunukan akan mudah menawar harga jual, karena sudah tahu biaya yang dikeluarkan petani, mulai mengikat bibit, sampai penjualan.
‘’DPRD Nunukan berharap ada proteksi berbentuk Perbup. Kita mau dua bulan kedepan rancangan Perbup sudah ada, sehingga setelah DPRD baru dilantik, kita bisa menentukan harga terendah rumput laut, dan akan kita kuatkan dengan Perda,’’ tegasnya.
‘’Seharusnya, jika semua pihak, baik pedagang, pembudidaya, Dinas Perdagangan, DKP, Asisten Ekonomi dan Pembangunan duduk bersama, bisa selesai masalah ini. Jangan selalu berselisih, karena tidak akan ada titik temunya kalau begitu terus,’’ tambahnya.
Terakhir, Andre meminta Pemda bisa memberikan bantuan berupa teropong night vision, agar aksi pencurian rumput laut di malam hari, bisa terawasi.
‘’Selain kerja sama dengan APH, mohon ada bantuan teropong malam. Itu aksi pencurian bisa terpantau dan bisa segera diamankan,’’ tutupnya.
Saran dan usulan Andre, kemudian menjadi kesimpulan rapat dalam hering tersebut.
Hadir dalam RDP, Danlanal Nunukan, Letkol Laut (P) Handoyo, Kapolsek Nunukan Kota, Iptu Disko Barasa, Kapolsek KSKP, Iptu Rizal Muhammad, KSOP Nunukan, Agus Bora.
Perwakilan PT Pelindo, Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL), Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Anggota DPRD Nunukan, masing masing, Saleh sebagai pimpinan rapat, Hamsing, Darmawansyah, Andre Pratama, Ahmad Triady, Andi Krislina, Adama, dan Nikmah. (Sumber Kabar Nunukan)